Karanganyar (Bali Post) -
Satria Naradha, Minggu (26/9) malam, menyerahkan bendera Merah Putih kepada Romo Puja Berata Sejati di Candi Cetho, Jawa Tengah. Penyerahan bendera ini usai pesrsembahyangan untuk kerahayuan dan kejayaan Indonesia untuk kembali kepada jati diri bangsa. Selain itu juga diserahkan buku-buku terbitan Pustaka Bali Post.

Candi Cetho berada di Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Cetho dibangun Raja Lingga Warman sekitar tahun 500 Masehi. Kekuasaan Kerajaan Pakuan atau Lingga/linggam diwariskan kepada menantunya yang bernama Tarusbawa yang dilambangkan dengan kura-kura dan linggam. Di Candi Cetho ini pula diyakini Raja Majapahit Brawijaya moksha.

Candi Cetho merupakan sebuah candi bercorak agama Hindu peninggalan masa akhir pemerintahan Majapahit. Penggalian untuk kepentingan rekonstruksi dilakukan pertama kali pada tahun 1928 oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda. Berdasarkan keadaannya ketika reruntuhannya mulai diteliti, candi ini memiliki usia yang tidak jauh dengan Candi Sukuh.

Ketika ditemukan keadaan candi ini merupakan reruntuhan batu pada empat belas dataran bertingkat, memanjang dari barat (paling rendah) ke timur, meskipun pada saat ini tinggal 13 teras, dan pemugaran dilakukan pada sembilan teras saja. Strukturnya yang berteras-teras membuat munculnya dugaan akan kebangkitan kembali kultur asli (punden berundak) pada masa itu, yang disintesis dengan agama Hindu. Dugaan ini diperkuat dengan bentuk tubuh pada relief seperti wayang kulit, yang mirip dengan penggambaran di Candi Sukuh.

Pada keadaannya yang sekarang, Candi Cetho terdiri atas sembilan tingkatan berundak. Sebelum gapura besar berbentuk candi bentar, pengunjung mendapati dua pasang arca penjaga. Aras pertama setelah gapura masuk merupakan halaman candi. Aras kedua masih berupa halaman dan di sini terdapat petilasan Ki Ageng Krincingwesi, leluhur masyarakat Dusun Cetho.

Pada aras ketiga terdapat sebuah tataan batu mendatar di permukaan tanah yang menggambarkan kura-kura raksasa, surya Majapahit (diduga sebagai lambang Majapahit), dan simbol phallus sepanjang 2 meter dilengkapi dengan hiasan tindik (piercing) bertipe ampallang.

Pada aras selanjutnya dapat ditemui jajaran batu pada dua dataran bersebelahan yang memuat relief cuplikan kisah Sudhamala, seperti yang terdapat pula di Candi Sukuh. Kisah ini masih populer di kalangan masyarakat Jawa sebagai dasar upacara ruwatan. Dua aras berikutnya memuat bangunan-bangunan pendapa yang mengapit jalan masuk candi. Sampai saat ini pendapa-pendapa tersebut digunakan sebagai tempat melangsungkan upacara-upacara keagamaan. Pada aras ketujuh dapat ditemui dua arca di sisi utara dan selatan. Di sisi utara merupakan arca Sabdapalon dan di selatan Nayagenggong.

Pada aras kedelapan terdapat arca phallus (disebut ''Kuntobimo'') di sisi utara dan arca Sang Prabu Brawijaya V dalam wujud Mahadewa. Pemujaan terhadap arca phallus melambangkan ungkapan syukur dan pengharapan atas kesuburan yang melimpah atas bumi setempat. Aras terakhir (kesembilan) adalah aras tertinggi sebagai tempat pemanjatan doa. Di sini terdapat bangunan batu berbentuk kubus. (ram)

Pendatang Serbu Bali, 561 Dipulangkan

Negara (Bali Post) -
Puncak arus balik Lebaran terjadi Sabtu (18/9) kemarin. Sementara pemeriksaan identitas kependudukan (KTP) yang dilakukan di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk belum maksimal. Ini menyebabkan penduduk pendatang sebagian besar komenyerbu Bali. Petugas sudah maksimal menjalankan pemeriksaan KTP, namun masih saja ada pendatang tanpa KTP yang lolos hingga ke Denpasar.

Pemeriksaan sejatinya sudah ketat dan berlapis namun masih ada yang memanfaatkan jalur tikus untuk lolos. Bahkan, sejumlah personel kepolisian sesuai perintah dari Kapolda Bali ditempatkan di Pelabuhan Ketapang guna pemeriksaan kelengkapan identitas. Polisi juga melakukan penyisiran di atas kapal terhadap pendatang yang tidak mengantongi KTP.

Jalur tikus yang masih rawan adalah menyusuri tepian pantai dari dermaga hingga menuju ke Pasar Gilimanuk. Selain itu, para penumpang di bus dan truk yang luput dari pemeriksaan petugas Pos KTP. Para penumpang bus ini sengaja diminta oleh kru bus agar tidak turun dan bersembunyi guna menghindari pemeriksaan KTP. Begitu pula dengan pejalan kaki dan pengendara sepeda motor banyak yang berupaya mengelabui petugas Pos KTP.

Seperti yang terjadi Sabtu (18/9) kemarin, beberapa pendatang didapati menggunakan KTP orang lain. Namun upaya itu diketahui petugas dan mereka akhirnya dipulangkan. Rombongan mobil pelayan kafe di Denpasar dari Jawa Barat terpaksa juga harus menunggu lama lantaran sopirnya tidak membawa KTP. Petugas terpaksa memulangkan sopir beserta mobil suzuki APV yang dikemudikannya. Sedangkan rombongan cewek kafe itu dijemput dari Denpasar.

Dari data di Pos KTP Gilimanuk dari puluhan ribu pendatang yang masuk Bali sejak Sabtu (11/9) hingga Jumat (17/9) lalu, terjaring 781 pelanggaran kependudukan. Dari jumlah itu 561 orang di antaranya dipulangkan. Mereka boleh melanjutkan perjalanan lantaran tujuan ke Lombok ataupun alasan wisata di Bali. Beberapa di antaranya diperbolehkan ke Denpasar karena dijamin oleh warga yang tinggal di Bali.

Khusus untuk alasan penjaminan ini, petugas pos menyiapkan dua form. Form pertama bila penjaminnya instansi (Polisi, PNS, TNI dan lain-lain) serta form bagi penjamin warga biasa. Selain petugas dari Dafdukcapil dan Satpol PP, pemeriksaan KTP ini juga melibatkan Kominda, LSM serta TNI.

Lurah Gilimanuk, IGN Rai Budi mengatakan personel pemeriksaan di Pos KTP juga melibatkan Linmas Kelurahan Gilimanuk. Hal itu untuk mengantisipasi para pendatang yang naik ojek mengaku warga Gilimanuk. Pasalnya ada segelintir ojek yang memberi jasa pendatang melewati Pos KTP tanpa diperiksa dengan alasan warga Gilimanuk. ''Linmas ini kan tahu mana warga Gilimanuk atau bukan, kita harapkan bisa mengecek penumpang ojek agar tidak lolos begitu saja,'' tandasnya.

Selain itu terdapat tujuh pegawai dan lima Satpol PP. Pos pemeriksaan sempat mendapatkan bantuan dari Propinsi Bali sebanyak 10 orang, namun hanya saat pemeriksaan Jumat (17/9) malam lalu saja. Pihaknya berharap masalah pemeriksaan ini dilakukan bersama-sama baik provinsi dan pemkab lain ikut membantu. (sur)